You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pelaku Jasa Wisata Kepulauan Seribu Disosialisasikan Penerapan PSBB Ketat
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pelaku Usaha Pariwisata di Kepulauan Seribu Diminta Patuhi Aturan PSBB Ketat

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu terus melakukan sosialisasi agar pelaku usaha sektor pariwisata di Kepulauan Seribu mematuhi ketentuan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat mulai 11-25 Januari 2021.

Mendukung penanganan COVID-19

Kepala Suku Dinas Parekraf Kepulauan Seribu Puji Astuti mengatakan, sosialisasi kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Dinas Parekraf DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kapasitas dan Jam Operasional pada Sektor Usaha Pariwisata.

"Selama PSBB Ketat, ada batasan pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas dan pengaturan operasional makan di tempat di restoran atau rumah makan sampai pukul 19.00. Sementara untuk take away bisa 24 jam atau sesuai jam opersional," ujarnya, Rabu (13/1).

Satpol PP Gelar Patroli ke Sejumlah Tempat Keramaian

Puji meminta, seluruh pelaku usaha pariwisata di Kepulauan Seribu bisa melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

"Kebijakan ini diambil untuk kebaikan bersama. Kami berharap semua bisa menaati aturan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10673 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati